REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 yang berlangsung di Nusa Dua Bali pada 1—3 September 2024 adalah momen krusial untuk merefleksikan reformasi terutama dalam tiga area tematik yaitu pembiayaan inovatif, ekonomi berkelanjutan, dan kerja sama Selatan-Selatan.
Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial, Li Junhua, saat sesi paralel tematik “Scaling Up SDGs Financing Effectiveness: Stronger Commitments, Greater Actions” pada HLF MSP 2024.
“Pertama, kita perlu merancang sistem pembiayaan yang berfokus pada dampak pembangunan, yang dapat membuka sumber daya baru untuk investasi dalam TPB/SDGs,” kata Li Junhua dalam siaran pers HLF MSP 2024.
Kedua, membangun ekonomi berkelanjutan harus lebih dari sekadar melindungi lingkungan. “Kita harus memastikan manfaat ekonomi dirasakan oleh semua pihak tanpa mengorbankan masa depan bersama. Ketiga, kerja sama Selatan-Selatan telah menunjukkan potensinya, terutama selama pandemi Covid-19, yang menegaskan pentingnya memperkuat aliran kerja sama ini di tingkat nasional, regional, dan global,” jelas Li Junhua.
Saat ini, lebih dari 20 pendanaan dan inisiatif perubahan iklim, seperti Green Climate Fund dan Global Environment Facility, memiliki mekanisme dan persyaratan yang berbeda, sehingga menciptakan tantangan dalam akses dan kesetaraan.
"Tidak adanya standar internasional yang menjamin kuantitas dan kualitas pembiayaan yang dijanjikan, termasuk dalam Official Development Assistance menambah kompleksitas dalam memastikan kontribusi pembiayaan terhadap perekonomian negara penerima efektif dan berdampak nyata," katanya.
Produk-produk keuangan inovatif lainnya, juga seringkali dilembagakan secara terpisah, turut menghadirkan tantangan dalam pengukuran efektivitasnya secara holistik. Dalam menghadapi tantangan ini, Global Partnership for Effective Development Co-operation (GPEDC) merekomendasikan empat prinsip pembangunan efektif, yaitu kepemilikan nasional, orientasi hasil, kemitraan inklusif, serta transparansi dan akuntabilitas bersama.
Prinsip-prinsip ini harus terus dipegang teguh untuk memastikan bahwa bantuan pembangunan, termasuk ODA dan sarana pendanaan TPB/SDGs lainnya, digunakan secara efisien dan memiliki dampak nyata pada hasil pembangunan berkelanjutan.
Dengan komitmen yang lebih kuat dan tindakan yang lebih besar upaya mempersempit kesenjangan pembiayaan dan memastikan bahwa setiap negara, terutama negara berkembang, memiliki akses ke pendanaan yang memadai untuk mencapai target SDGs, bisa dilakukan.
HLF MSP 2024 diharapkan menjadi titik balik dalam upaya global untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan pembangunan dan mencapai tujuan bersama menuju dunia yang lebih berkelanjutan dan inklusif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika