Oleh : Romo Benny Susetyo*

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kritik keras dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengenai kinerja Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyoroti persoalan mendasar dalam tata kelola pendidikan nasional.

JK mempertanyakan kredibilitas Nadiem dalam memimpin sektor pendidikan yang begitu krusial, dengan alasan bahwa latar belakang dan pengalaman Nadiem tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan pendidikan nasional. Menurut JK, seorang menteri pendidikan tidak hanya harus memahami aspek teknis administrasi, tetapi juga memiliki kompetensi filosofis yang mendalam mengenai pendidikan, terutama dalam bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan secara konkret dalam kebijakan dan kurikulum pendidikan.

Padahal, pendidikan adalah tulang punggung pembangunan bangsa yang memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, mandiri, dan berkarakter. Filosofi pendidikan nasional, yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila, merupakan landasan dalam menciptakan manusia Indonesia yang berintegritas, memiliki kemampuan berpikir kritis, dan siap menghadapi tantangan global. Namun, visi besar ini tidak akan tercapai tanpa kepemimpinan yang memahami secara mendalam filosofi pendidikan.

Pernyataan JK ini memicu perdebatan tentang pentingnya seorang menteri pendidikan yang tidak hanya memahami aspek teknis administrasi pendidikan, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang filosofi pendidikan yang sejalan dengan cita-cita bangsa. Ki Hajar Dewantara, sebagai Bapak Pendidikan Nasional, mengajarkan bahwa pendidikan tidak sekadar proses transfer ilmu, tetapi juga proses pembentukan karakter dan jati diri anak bangsa.