REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), meluncurkan Laporan Hasil Tahunan PBB di Indonesia 2023 (UN in Indonesia’s 2023 Annual Results Report). Laporan menyoroti pekerjaan dan dampak yang dicapai pada tahun ketiga pelaksanaan United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2021-2025, perjanjian yang memayungi 30 lembaga PBB yang bekerja sama untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah.
Tahun 2023 penting bagi Indonesia, dengan perannya sebagai Ketua ASEAN yang membuka peluang baru untuk kerja sama regional, dalam periode pemulihan ekonomi pasca pandemi, penguatan lembaga, dan arsitektur kesehatan yang diperkuat. “Kami tetap teguh berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan menangani isu global yang mendesak seperti perubahan iklim, kesenjangan ekonomi, dan ketimpangan sosial," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Bappenas-UN Forum di Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Suharso mengatakan lima tahun ke depan juga menjadi momen krusial Indonesia untuk melaksanakan tiga pilar transformasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola.
United Nations Country Team (UNIC) mengatakan laporan tahunan ini bukti kerja sama kami dan tidak hanya merangkum kerja sama antara Indonesia dan PBB, tetapi juga menunjukkan kerja sama tersebut selaras dengan aspirasi pembangunan Indonesia, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Laporan tersebut merangkum hasil kemajuan PBB dan Indonesia dalam mencapai TPB/SDGs dan diorganisir berdasarkan empat area strategis UNSDCF. Dalam area pertama, Pembangunan Manusia yang Inklusif, hasil yang dicapai termasuk meningkatkan efisiensi sistem perlindungan sosial melalui pendaftaran sosial ekonomi, yang mempengaruhi lebih dari 118 juta penerima manfaat dari berbagai program perlindungan sosial pemerintah.
Bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional, PBB mendukung inisiatif pangan dan gizi yang memberi manfaat bagi 25 ribu anak sekolah. Pembelajaran inisiatif ini menjadi masukan bagi inisiatif makanan bergizi nasional.
Proporsi penduduk yang hidup dengan HIV dan menggunakan obat antiretroviral meningkat 33 persen pada Desember 2022 menjadi 40 persen pada Desember 2023. Kedua, di bawah pilar Transformasi Ekonomi, PBB membantu lebih dari 900 pabrik untuk meningkatkan teknologi terbaru, meningkatkan daya saing ekonomi mereka sekaligus menurunkan dampak buruk lingkungan. Lebih dari 330.000 petani menerima dukungan untuk meningkatkan praktik pertanian dan memperkuat usaha pertanian.
Industri kelapa sawit telah meningkatkan pengelolaan limbah dan pemanfaatan produk baik di perkebunan maupun di pabrik—hasil dari dukungan PBB dan mitranya. Di area ketiga, Pembangunan Hijau, Perubahan Iklim, dan Bencana Alam, PBB membantu mengurangi lebih dari 87 juta ton emisi gas rumah kaca, serta menyediakan energi bersih bagi 134.000 rumah tangga dari pembangkit listrik tenaga minihidro dan sistem surya fotovoltaik atap. Pengurangan limbah laut sebesar 420.000 ton dicapai melalui langkah-langkah pengurangan dan daur ulang limbah.
Terakhir, di bawah area Inovasi untuk Mempercepat Kemajuan Menuju TPB/SDGs, Indonesia, dengan dukungan PBB, berhasil mengumpulkan 2,2 miliar dolar AS melalui obligasi tematik untuk membantu mempercepat pencapaian target TPB/SDGs.
Hasil akhir dari obligasi ini memberikan dampak positif pada kehidupan 6,4 juta orang Indonesia. Lebih dari 800 juta dosis vaksin berhasil didistribusikan ke lokasi yang tepat dengan menggunakan aplikasi SMILE yang dikembangkan PBB.
“Seiring kita menyambut babak baru dalam Pemerintahan Indonesia dan mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2024-2029, penting untuk memanfaatkan momentum ini untuk menciptakan kemitraan yang lebih kuat dan inklusif dengan PBB, dan juga harus memperkuat kolaborasi Indonesia dengan PBB,” kata Suharso.
Melalui forum ini, diharapkan dapat menegaskan kembali tanggung jawab kolektif antara lembaga pemerintah, badan-badan PBB, mitra pembangunan, dan sektor swasta untuk memajukan agenda pembangunan Indonesia.
Laporan Tahunan ini secara resmi disampaikan Koordinator Residen PBB di Indonesia Gita Sabharwal kepada Menteri Suharso dalam forum tahunan Bappenas-UN Forum, platform utama untuk dialog strategis antara Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga PBB. “Kerja sama PBB dengan sebuah negara sebaik kerja sama yang dibangunnya,” kata Gita.
Maka, kata Gita, kerja sama inilah yang memungkinkan pendekatan PBB yang komprehensif untuk mempercepat kemajuan menuju pencapaian TPB/SDGs sambil memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal.
Ia mengatakan PBB akan terus bekerja sama dengan Bappenas dan seluruh pemerintah Indonesia, tidak hanya untuk mencapai target TPB/SDGs tetapi juga menjajaki solusi inovatif untuk membantu pemerintah dalam pertumbuhan inklusif, pembangunan hijau dan rendah karbon, serta transformasi digital.
Ikuti Whatsapp Channel Republika