REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) pekan depan disebut sebagai "COP pendanaan iklim" karena tujuan utama pertemuan itu adalah menyepakati berapa banyak dana yang harus diberikan ke negara-negara berkembang untuk membantu mereka memitigasi dan beradaptasi perubahan iklim. Kendati demikian, negosiasi diperkirakan berlangsung alot dan sulit mencapai kesepakatan.

Kesepakatan akan sulit tercapai, terutama setelah Donald Trump terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat (AS). Selama kampanye, Trump menyatakan bakal kembali menarik kembali AS yang merupakan penghasil emisi terbesar di dunia dari Perjanjian Paris seperti yang ia lakukan di masa pemerintahan pertamanya.

Delegasi hampir 200 negara juga berupaya meningkatkan sejumlah perjanjian yang disepakati di COP sebelumnya. New Collective Quantified Goal atau Target Kolektif Terukur Baru (NCQG) diperkirakan akan menjadi fokus negosiasi di COP yang berlangsung dari 11 sampai 22 November itu.

Target ini akan menggantikan janji negara-negara kaya menyalurkan 100 miliar dolar AS per tahun untuk membantu negara berkembang mengatasi perubahan iklim. Janji itu awalnya ditargetkan tahun 2020 tapi baru berhasil tercapai pada 2022. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan negara-negara berkembang ke negara-negara kaya.

COP29 bertujuan meningkatkan target tersebut untuk tahun-tahun mendatang. Tapi, negara-negara kaya berkeras dana tersebut tidak sepenuhnya berasal dari anggaran mereka.

Sebaliknya, mereka mendiskusikan upaya yang jauh lebih kompleks yang akan melibatkan reformasi pinjaman multilateral global yang rumit, dengan cara-cara yang dapat mengurangi risiko keuangan yang terkait iklim dan mendorong lebih banyak modal swasta. Masih belum jelas berapa banyak dari total target tahunan yang akan ditawarkan negara-negara kaya.

Isu lain yang juga belum terselesaikan adalah apakah negara-negara yang berkembang pesat seperti Cina atau negara-negara minyak di Teluk Timur Tengah juga harus berkontribusi. Ini merupakan usulan yang didengungkan Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Dengan mereformasi sistem perbankan global, negara-negara berharap dapat meningkatkan jumlah pendanaan iklim tahunan. Badan-badan PBB memperkirakan pendanaan iklim membutuhkan triliunan dolar AS setiap tahunnya, namun para pejabat tuan rumah COP29, Azerbaijan, mengatakan angka “ratusan miliar” memiliki peluang yang lebih realistis untuk disetujui melalui konsensus. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika