REPUBLIKA.CO.ID, MINAHASA UTARA -- Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P. Bolombo mengajak kepala desa dan aparatur desa untuk bersama-sama membangun dan memajukan desa. Ia mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan potensi desa, seperti melibatkan Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, serta dinas lainnya, selain Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
Harapan itu disampaikan La Ode saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Budo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Rabu (13/11/3024). La Ode menyampaikan harapannya agar Desa Budo, yang dikenal sebagai desa wisata, bisa menjadi model bagi desa-desa lainnya. Dengan letaknya strategis dari Manado dan Bitung dan juga dekat dengan ikon wisata laut dunia, Taman Nasional Bunaken, Desa Budo dinilai sangat potensial.
“Desa Budo ini bisa menjadi episentrum desa wisata di Sulawesi Utara. Desa Budo bisa direplikasi daerah lainnya, bisa menjadi desa percontohan, perlu lebih dipromosikan untuk membangun branding desa yang kuat,” ujar dia.
Selain itu, demi akselerasi kemajuan desa di Sulut. La Ode berharap Dinas PMD dapat berkoordinasi dengan Regional Management Consultant (RMC) Sulawesi Utara yang saat ini sebagai garis terdepan di provinsi dalam Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
La Ode menyebut kunjungan ini terasa emosional baginya, mengingat Sulawesi Utara merupakan tempat awal pengabdiannya sebagai abdi negara. Ia mengungkapkan rasa cintanya pada daerah ini, terutama pada potensi desa-desa di Sulut yang begitu besar untuk dikembangkan.
Dia pun mengingatkan ke depan agar desa di Minahasa Utara dapat mengikuti lomba desa dan kelurahan, serta berpartisipasi dalam Hari Desa Nasional yang akan digelar pada 15 Januari mendatang. La Ode berharap agar desa-desa di Kecamatan Wori bisa turut ambil bagian dalam kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap potensi lokal yang dimiliki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika