REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) secara resmi meminta Wakil Presiden Boediono untuk menjadi ikon antipemalsuan. Hal itu karena pencegahan pemalsuan membutuhkan adanya kampanye nasional. Wapres dianggap layak menjadi ikon antipemalsuan itu.

''Pemalsuan tak saja merugikan merek tapi kita semua. Perlu dibuat suatu kampanye nasional,'' kata Sekjen MIAP, Justisiari Perdana Kusumah, usai bertemu dengan Wapres, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (19/5).

Justi mengatakan, 12 industri diperkirakan mengalami kerugian Rp 37 triliun akibat pemalsuan pada tahun ini. Dia mengatakan, pemalsuan menyebakan dampak negatif yang berlipat di berbagai bidang. Dicontohkannya, pemalsuan produk-produk kesehatan, seperti kosmetik, akan menyebabkan masyarakat dirugikan. Untuk mencegah pemalsuan diperlukan sinergi dengan masyarakat.

Menanggapi permintaan menjadi ikon antipemalsuan, juru bicara Wapres, Yopie Hidayat, mengatakan Wapres mempertimbangkan permintaan itu. ''Wapres memintah staf untuk menelaah,'' katanya. Terkait edukasi bagi masyarakat atas bahaya pemalsuan, Wapres memberi dukungan seratus persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika