REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Partai Kebangkitan Bangsa menargetkan mengembalikan perolehan suara seperti Pemilihan Umum (Pemilu) 1999 yang mencapai 12 persen dalam pemilu empat tahun mendatang.
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, mengatakan, adanya wacana partai-partai besar yang menginginkan ambang batas perolehan kursi parlemen (parliamentary threshold) sampai lima persen bagi PKB tidak masalah.
Partainya, katanya, dalam acara Konsolidasi Kader Penggerak Desa (KPD), di Gedung Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kendal, Jawa Tengah, siap dengan wacana itu. "Bahkan kami bertekad dan berkeyakinan PKB akan mampu mengembalikan suara sampai 12 persen seperti yang diperoleh pada Pemilu 1999," katanya.
Hadir dalam acara itu Ketua DPW PKB Jawa Tengah H Abdul Kadir Karding, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Widya Kandi - Mustamsikin, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Fuad Hidayat dan Sekretaris Komisi C Sukirman, serta beberapa Pengurus DPW dan DPC Kendal.
Untuk mencapai target-target politik PKB, imbuhnya, PKB melakukan penguatan konsolidasi melalui kader penggerak desa ini. Di sisi lain, Muhaimin juga meminta kepada parpol berbintang sembilan agar bersatu.
Menurut dia, semua kekuatan parpol yang menggunakan lambang bintang sembilan sebaiknya bergabung, karena hanya PKB yang lolos parliamentary threshold pada Pemilu 2009.
"Soal kemelut sebaiknya tidak perlu lagi dibesar-besarkan dan diteruskan demi merebut posisi kembali seperti pemilu 1999," katanya.
Saat ini, tambahnya, pilkada juga dijadikan momentum PKB untuk melakukan konsolidasi. "Kalau kita memiliki separo lebih Bupati atau wali kota diseluruh Indonesia, hal ini akan memudahkan pencapaian politik kita untuk merebut kepemimpinan nasional yang akan dating," katanya.
Menyinggung Pilkada Kendal, Muhaimin menegaskan agar semua pengurus sampai tingkatan ranting bahu membahu memenangkan pasangan Widya-Mustamsikin yang diusung PDI-P dan PKB. "Kalau pasangan ini tidak menang posisi para anggota DPRD di Jateng maupun di Kendal patut dievaluasi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika