REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Partai Golkar melunak sikapnya soal usulan dana aspirasi bagi anggota DPR dan siap menerimanya jika usulan tersebut dihapuskan. "Kalau fraksi lain tidak ada yang setuju pada usulan dana aspirasi, Partai Golkar tetap legowo jika usulan itu dihapuskan," kata Ketua Bidang Politik dan Legislatif Partai Golkar Priyo Budi Santoso menjawab pertanyaan pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Dijelaskan Priyo, jika usulan dana aspirasi bagi anggota DPR sebesar Rp15 miliar per anggota per daerah pemilihan tidak disetujui, maka Golkar akan mengusulkan anggaran stimulus untuk pembangunan desa sebesar Rp1 miliar per desa di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua DPR ini mengatakan, usulan dana stimulus desa tersebut adalah opsi kedua, jika usulan dana aspirasi bagi anggota DPR tidak disetujui dan dihapuskan. Persoalannya, usulan dana aspirasi bagi anggota DPR itu belum dibahas secara resmi di DPR sehingga belum ada keputusan, tapi wacana yang dilontarkan anggota DPR sudah sangat ramai. "Ironisnya, komentar yang ramai itu semuanya menuding Parrai Golkar sebagai pengusul. Padahal, usulan dana aspirasi itu tidak hanya disampaikan oleh Partai Golkar," kata Priyo.

Menurut dia, usulan dana aspirasi itu masih akan dibahas melalui Panitia Kerja (Panja) di DPR baru kemudian dibahas pada rapat paripurna.

Kalau anggota DPR dari fraksi lain menolak usulan dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar per anggota per daerah pemilihan atau totalnya sekitar Rp 8,4 triliun, sehingga Golkar akan mengusulkan dana stimulus pembangunan desa sebesar Rp 1 miliar per desa.

Menurut Priyo, usulan Golkar soal dana pembangunan desa sebesar Rp1 miliar per desa akan didorong sampai berhasil. "Kalau usulan dana pembangunan desa ini ditolak, Golkar akan maju terus," tegas Priyo. Usulan dana pembangunan desa ini, kata Priyo, dengan mekanisme sama yakni usulan program pembangunan di desa yang dibiayai dari APBN.

Ikuti Whatsapp Channel Republika