REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK--Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Erwik Aksa, mengatakan, bisnis infrastruktur di Indonesia belum menjanjikan dari segi pengembalian pinjaman. "Banyak aturan insentif fiskal yang perlu diperbaiki, misalnya pajak kalau membangun infrastruktur di daerah terpencil," kata Erwin Aksa dalam sebuah acara di  Borneo Investment Expo & Forum di Pontianak, Senin.

Menurut dia, harus ada yang mampu memberi jaminan maupun terobosan terutama dari pemerintah.

Ia melalui grup usahanya pernah membangun dua jalan tol. Satu di Pulau Jawa, satu di luar Jawa.

"Sewaktu tender, banyak janji dari pemerintah. Setelah realisasi, banyak yang tidak diwujudkan," katanya.

Salah satunya, jalan tol sifatnya ekslusif. Artinya, tidak ada jalan lain yang dibangun pemerintah. Namun, lanjut dia, ternyata pemerintah ikut membangun jalan melalui dana APBN. "Pengguna jalan tentu memilih jalur yang gratis," katanya. Sementara mereka membangun jalan dengan dana pinjaman di bank yang harus dibayarkan.

Ia menambahkan, kondisi itu membuat realisasi dari berbagai proyek yang ditawarkan pemerintah kecil. Ia melanjutkan, pengusaha kerap meminta pemerintah untuk memberi jaminan terhadap proyek yang dibangun ke pelayanan publik.

"Tetapi pemerintah bilang pengusaha jangan manja. Akibatnya, tidak ada investasi di sektor ini," kata dia. Ia mencontohkan program 10 ribu Mega Watt yang dicanangkan pemerintah sejak 2005. Realisasinya baru 600 MW.

Ia mengusulkan agar pengusaha dapat memanfaatkan dana di perbankan namun dengan jaminan dari pemerintah untuk pembangunan pelayanan publik yang kurang kompetitif secara komersial.

Ikuti Whatsapp Channel Republika