REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo berpendapat bahwa sembilan kementerian kinerjanya buruk karena tidak bisa memahami visi dan misi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Berdasarkan hasil pantauan kami di Fraksi DPR dan raker PDIP, sembilan kementerian kinerjanya buruk. Presiden juga tahu mana saja kementerian yang kinerjanya buruk," kata Tjahjo Kumolo pada diskusi publik satu tahun pemerintahan SBY-Boediono di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Senin (18/10).
Tjahjo enggan menyebutkan mana saja kementerian yang kinerjanya buruk. "Saya tidak punya hak untuk menyampaikan. Tidak etis," katanya.
Ia mengatakan, Presiden SBY harus berani mengganti menteri yang kinerjanya kurang baik karena jika tidak, maka rakyat yang akan rugi. "Presiden Yudhoyono melakukan kontrak bukan dengan partai koalisi, tapi kontrak dengan rakyat," katanya.
Menurut dia, kedekatan PDIP dengan Partai Demokrat sekarang hanya sebatas komunikasi politik antarparpol saja dan tidak ada deal-deal politik yang lain. "Wajar saja, kalau sebuah parpol melakukan komunikasi dengan parpol lainnya. Kalau memang ada yang baik, mari kita dukung bersama-sama. Tapi, jika tidak benar, maka PDIP bisa berbeda sikap dan mengkritisi kebijakan pemerintah," katanya.
Ia membantah kedekatan PDIP dengan Demokrat untuk berkoalisi setelah merebaknya isu reshuffle (perombakan) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. "Hingga detik ini belum ada perubahan. Kami masih berpegang pada hasil kongres PDIP, bahwa kami di luar pemerintah. Walaupun Presiden menawarkan kader PDIP di semua kementerian, kami belum tentu mau," tuturnya.
Ia mengatakan, dorongan untuk bergabung dengan koalisi cukup kuat, namun bila PDIP bergabung dengan keputusan apapun dari partai ini, lalu bagaimana wajah demokrasi Indonesia. "Jika satu parlemen semuanya sama, bagaimana mungkin proses demokrasi akan berjalan dengan baik," ujarnya.
Tjahjo mengatakan kemungkinan mewujudkan hal itu sangatlah kecil. Hal tersebut juga sekaligus menepis tudingan adanya kemungkinan masuknya PDIP ke dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi. "Partai tidak dalam posisi sama-sama dalam satu gerbong seperti partai-partai lain. Ibarat mobil, biarlah kami ini berjalan sendiri. Soal nanti ada lampu sen ke kanan atau kiri, itulah yang namanya politik," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika