REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR Teguh Juwarno mengatakan, fraksinya mengusulkan dilakukannya moratorium atau penangguhan studi banding ke luar negeri bagi para anggota Dewan dan dilakukan evaluasi terlebih dahulu. "Fraksi PAN mencermati perkembangan dan masukan dari masyarakat soal studi banding ke luar dirasa perlu evaluasi. Perlu moratorium setidaknya satu semester," kata Sekretaris FPAN DPR RI Teguh Juwarno saat diskusi di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin.

Sebelumnya, kritikan tajam dari masyarakat menyangkut banyaknya acara studi banding ke luar negeri yang dilakukan anggota Dewan, antara lain studi banding anggota Badan Kehormatan ke Yunani, kemudian studi banding Pansus RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Inggris, Jerman, Jepang dan Korsel. Selain itu, sebelumnya juga ada studi banding RUU Kepramukaan ke Afrika Selatan, Korsel dan Jepang. Juga studi banding Komisi X soal ujian nasional ke beberapa negara.

Lebih lanjut Teguh Juwarno mengatakan, studi banding tersebut harus dievaluasi menyangkut kebutuhan, efektivitas sehingga bisa efisiensi. "Studi banding hanya dilakukan terhadap hal yang betul-betul tak bisa dilakukan melalui studi literatur," kata mantan jurnalis itu.

Untuk usulan moratorium studi banding tersebut, tambah Teguh, pihaknya melakukan lobi-lobi ke fraksi lain agar bisa terlaksana. Menurut Teguh selama ini terdapat kesan studi banding seakan menjadi hak dan kewajiban anggota parlemen. "Sekarang seolah-olah studi banding itu menjadi hak dan kewajiban yang tidak bisa dibatalkan. Janganlah seperti itu. Ini yang harus diubah," kata Teguh.

Teguh mengakui memang ada yang secara substansial studi banding masih perlukan, misalnya ketika membahas sistem pemilu maka bisa studi banding dilakukan ke Jerman karena mereka menggunakan sistem campuran. Menurut dia, hal itu tak bisa dilakukan dengan studi literatur.

Teguh mengatakan, fraksinya saat ini telah melarang anggotanya untuk mengikuti studi banding soal ujian nasional. Sementara terhadap anggota FPAN di Pansus RUU OJK Teguh mengakui sulit untuk mencegahnya.

Namun, tambahnya, pihaknya akan meminta fraksi-fraksi lain ikut mendukung moratorium ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika