REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Koordiator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi menilai, besarnya jumlah kerabat anggota DPR yang 'mendompleng' pelaksanaan tugas pengawasan ibadah haji di Arab Saudi lantaran difasilitasi oleh Kementerian Agama (Kemenag). Maksudnya, Kemenag memang menyediakan kuota sisa haji khusus untuk kerabat anggota DPR.

“Itu jatah dari Kementerian Agama,” kata Uchok, saat dihubungi, Selasa (9/11).

Menurut Uchok, kerabat anggota DPR yang pergi haji berbarengan dengan Komisi VIII DPR tidak perlu mengantre seperti jemaah haji reguler. Dengan keistimewaan (previlage) yang diberikan Kemenag, tiap anggota DPR bisa menitipkan anggota keluarganya untuk beribadah haji tanpa harus menunggu jatah kuota haji reguler. “Praktik ini tidak adil buat rakyat yang harus menunggu antrean haji hingga tiga tahun,” tambah Uchok.

Seperti diberitakan, hari ini berangkat rombongan tahap dua DPR yang bertugas mengawasi pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi tahun 2010 ini. Dalam rombongan tersebut, tercatat puluhan kerabat anggota DPR mulai dari istri, suami, anak, orang tua, hingga mertua pergi ibadah haji bersama tim pengawas.