REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sekretariat Gabungan (Setgab) kali ini mendapat sorotan yang sangat tajam dari politisi senayan. Lantaran, keputusan politik yang diambil di Setgab seringkali mengebiri kewenangan DPR.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Setgab seringkali mengebiri kewenangan hak anggota DPR. Menurutnya, institusi DPR harusnya dapat meningkatkan kreatifitas dan aspirasi anggota DPR. "Namun hal itu dikebiri oleh kesepakatan yang dibangun oleh setgab," paparnya kepada Republika,  Rabu (5/1).

Menurut dia, jalannya aspirasi dari keseluruhan anggota DPR tidak menjadi efektif lantaran dominasi Setgab.  Sementara itu, pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi menjelaskan, konstelasi di Setgab akan berlangsung semakin dinamis pada 2011. Hal itu, dipicu oleh perbedaan persepsi diantara anggota Setgab soal UU Paket Politik. "Yang menjadi perdebatan dalam UU tersebut yakni di usaha partai besar untuk mengecilkan kursi dapil dan parlementary trashold," jelasnya.

Menurut Burhanudin, kedua hal itu juga turut memicu gertak sambal partai menengah di Setgab, yakni PKS dan PPP untuk membentuk poros tengah. "Karena kursi dapil dan parlementary trashold merupakan pembahasan hidup dan mati bagi partai menengah," imbuhnya.

Harus diakui, jelas dia, jika komunikasi di Setgab berjalan baik dan bersatu, mereka bisa mengontrol 75 persen kekuatan di DPR. "Jika Setgab bersatu kontrol DPR akan makin melemah, tapi saya pikir itu sulit, karena friksi-friksi itu akan terus terjadi di internal Setgab," tukasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika