REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta membentuk satuan tugas (Satgas) Perempuan, menyusul maraknya pelecehan seksual terhadap beberapa penumpang wanita di dalam bus Transjakarta. Satgas Perempuan akan ditempatkan di halte besar dan halte transit bus Transjakarta.
"Kami prihatin dengan kasus tersebut, sebab itu kami sudah bentuk Satgas Perempuan," ujar Kepala Badan Layanan Umum Transjakarta, Daryati Asrining Rini, Kamis (15/7).
Menurut Rini, beberapa halte besar yang siap ditempatkan Satgas Perempuan antara lain, halte Dukuh Atas, halte Harmoni, dan halte Matraman. Apabila terjadi pelecehan seksual terhadap penumpang, satgas ini akan mengawal korban pelecehan hingga melapor ke kepolisian.
"Korban bisa langsung melapor ke Satgas Perempuan agar cepat diambil tindakan. Dengan adanya satgas ini, korban tidak akan risih karena berhadapan dengan petugas yang sama-sama wanita," kata Rini.
Selain itu, ujar Rini, pihaknya juga akan menempel stiker tips aman di setiap bus. Beberapa halte juga sudah mulai dipasang stiker peringatan, salah satunya di halte Busway Sarinah.
Isi pesan di stiker tersebut, kata Rini, antara lain penumpang diminta berteriak jika merasa ada yang mengganggu. "Silakan teriak. Kalau dia teriak, pasti ada petugas yang menghampiri. Ada juga tips jangan bergerombol, tapi ambil tempat yang lebih leluasa," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI, Udar Pristono, mengatakan Satgas Perempuan sudah mulai beroperasi. Namun, dia belum memastikan berapa jumlah personil yang sudah dikerahkan. "Saya masih rapat koordinasi terkait hal ini," kilahnya.
Selain Satgas Perempuan, Pristono menambahkan, di jalur Busway juga akan disiagakan Satgas Sterilisasi. Namun baru tiga koridor yang akan diawasi satgas tersebut. Yakni, koridor IV (Pulogadung - Dukuh Atas 2), koridor V (Kampung Melayu – Ancol), dan koridor VI (Ragunan – Kuningan). ''Nantinya satgas akan ditempatkan di semua koridor,'' jamin dia.
Satgas ini dibentuk lantaran masyarakat pengguna bus TransJakarta sering mengeluhkan keterlambatan bus. Tidak sterilnya jalus busway dituding menjadi pemicu keterlambatan, sehingga menyebabkan penumpukkan penumpang di halte Busway.
Satgas akan terdiri dari Dinas Perhubungan DKI, polisi, Satuan Polisi Pamong Praja DKI, dan Garnisun. ''Karena ada juga anggota TNI yang masuk jalur busway, makanya Garnisun juga kami libatkan di satgas,'' cetusnya.
Pristono menjelaskan, polisi yang bertugas nantinya bisa memberi diskresi untuk membuka jalur busway, namun kebijakan itu hanya dilakukan dalam keadaan bencana. "Artinya macet bukan termasuk bencana. Jadi semua kendaraan pribadi termasuk kendaraan dinas dilarang masuk jalur busway,” tuturnya.
Meski demikian, kata Pristono, satgas tersebut belum bisa melaksanakan tugasnya, lantaran masih menunggu persetujuan dari gubernur. ''Kami berharap satu dua pekan ini, satgas sudah bisa bertugas,'' tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika