REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Huria Kristen Batak Protestan belum menyatakan sikap terkait opsi walikota tentang penggunaah lahan fasos/fasum. "Kami belum menyatakan menolak atau apa ya, kami masih akan mengkaji lagi," ujar pengacara HKBP Jimmy Simanjuntak yang mengaku sebagai jemaat saat ditemui wartawan sesaat setelah pertemuan dengan walikota, Senin (20/9).

Jimmy mengatakan pertemuan dengan walikota hanyalah silaturahim. Mengenai solusi yang diberikan pemkot pihak HKBP masih akan melakukan penjajakan lagi.

 Sementara Ketua Komisi D, DPRD kota Bekasi, Heri Koswara mengatakan pada pertemuan tersebut pihak HKBP telah menyetujui untuk beribadat sementara di gedung eks-OPP di Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur. "Ephorus HKBP mengatakan apa yang diberikan pemda adalah yang terbaik," jelas Heri sesaat setelah pertemuan itu.

Pemda juga telah merenovasi gedung tersebut dan telah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung. Termasuk dua bus pemda yang akan digunakan untuk antar jemput jemaat.

Mengenai lahan fasos/fasum dari PT Timah, lanjut Heri, pihak HKBP belum memberikan jawaban pasti. Sementara pihak dewan juga akan melakukan peninjauan terhadap lahan tersebut. "Komisi A dan D DPRD belum ambil keputusan akan menyetujui atau tidak penggunaan lahan itu, kami masih mendalami," kata Heri. Heri mengakui adanya keterlambatan komunikasi antara dewan dan walikota Bekasi terkait pilihan penggunaan lahan fasos fasum untuk pendirian rumah ibadah bagi HKBP.

Ikuti Whatsapp Channel Republika