REPUBLIKA.CO.ID,BEKASI--KPUD Kota Bekasi sudah mengambil ancang-ancang untuk pemilukada 2013. Rencananya mereka akan memajukan waktu waktu pemungutan suara. Jadwal yang sedianya akan dilaksanakan 27 Januari 2013 digeser satu bulan lebih cepat pada 23 Desember 2012.

Ketua KPUD Kota Bekasi, Hendi Irawan, mengatakan rencana itu diusulkan karena KPUD berusaha mengakomodir calon independen untuk mencalonkan diri sehingga ada kemungkinan pemilukada digelar dua putaran. Jika pelaksanaan pemilikada tidak dimajukan, katanya, konsekuensinya akan terjadi kekosongan pemerintahan daerah.

Apalagi jika terjadi sengketa pemilukada yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Sedangkan di awal tahun, Januari-Maret, adalah masa pembahasan APBD. "Nanti siapa yang akan tanda tangan APBD ?" katanya.

Hendi menegaskan, dimajukannya hari pemungutan suara tidak akan merubah tahapan pemilukada. "Kita tetap mempertahankan pelantikan walikota terpilih tanggan 10 Maret 2010," ujarnya. KPUD Kota Bekasi juga mengusulkan penambahan anggaran hingga Rp 3,9 miliar kepada Komisi C Kota Bekasi untuk mengantisipasi pemilukada dua putaran.

Menurut Hendi, jumlah itu merupakan biaya yang termasuk wajar. Ia membandingkan indeks biaya pemilukada per orang di daerah lain yang jauh lebih tinggi di banding Kota Bekasi. Dalam pemilukada 2008, biaya per pemilih dianggarkan sebesar Rp 24 ribu. Sedangkan di Depok dan Cianjur biayanya masing-masing mencapai Rp 30 ribu dan Rp 28 ribu. "Sedangkan pemilih di Kota Bekasi jumlahnya lebih banyak," ucap Hendi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika