REPUBLIKA.CO.ID,BEKASI--Pengobatan gratis bagi warga miskin Kota Bekasi masih jauh dari harapan. Anggaran jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) 2010 yang disediakan oleh Pemkot sangat minim.

Utang pemkot pun membengkak. Menurut Renti Yonti, Kepala Dinas Kesehatan, pihaknya merencanakan peningkatan anggaran Jamkesda untuk mengantisipasi hal yang sama terulang. Tahun 2010, Dinas Kesehatan Pemkot Bekasi hanya mengganggarkan Rp 4,8 miliar. Tagihan layanan kesehatan ternyata jauh dari dana yang dianggarkan.

September 2010 saja, tagihan RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk layanan kesehatan warga Kota Bekasi mencapai Rp 6 miliar. Jumlah tagihan RSUD Kota Bekasi tidak kalah besar. "Mereka memprediksi sampai akhir tahun mencapai Rp 7 miliar tapi laporannya belum masuk," Jelas Renti.

Baru Rp 1,7 miliar tagihan RSUD yang dibayarkan. Sisa tagihan RSCM dan RSUD yang belum dilunasi baru akan dibayar pada tahun anggaran 2011. Dinkes menargetkan peningkatan anggaran jamkesda tahun 2011 menjadi Rp 23 miliar. Namun Renti belum bisa memastikan berapa besar anggaran yang disetujui realisasinya.

Masyarakat pengguna jamkesda berdasarkan database, lanjut Renti, berjumlah 117.090 orang. Belum termasuk pengguna surat keterangan tidak mampu (SKTM). Dua per tiga dari 7000 orang yang dirujuk berobat oleh dinkes adalah pemegang SKTM.

Dinkes juga mengevaluasi realisasi anggaran 2010. Fokus anggaran pun diubah. Anggaran untuk pos pembelian obat generik bagi puskemas dinilai terlalu tinggi. "Kebutuhan kita tidak sebesar itu," ujar Renti. Dinkes memperkirakan alokasi anggaran untuk pembelian obat hanya Rp 6 miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika