REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG – Pemerintah pusat melalui Balai Besar Sungai Ciliwung-CIsadane menolak usulan Bendung Situ Gintung dikelola oleh pemerintah daerah.  Hal tersebut disebabkan karena seluruh dana perbaikan bendung situ yang tanggulnya pernah jebol pada tahun 2009 lalu berasal dari APBN.

“Kita yang keluar dana besar, mereka yang meraih keuntungan dengan mendapatkan retribusi dari pengelolaan bendung Situ,” ujar Kepala Balai Besar Sungai CIlliwung-Cisadane, Pitoyo Subandrio.

Menurutnya,  tidak etis jika pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mengelola Bendung Situ Gintung.  Pihaknya telah mengeluarkan biaya perbaikan sebesar Rp 91 miliar namun Pemkot Tangsel mengambil alih pengelolaan bendung situ begitu saja.

Selain itu, masyarakat selama ini sudah tahu bahwa pengelolaan Bendung Situ Gintung ada di pemerintah pusat. Sehingga, jika terjadi sesuatu pada Bendung Situ Gintung, maka masyarakat akan langsung menuding bahwa pemerintah pusat tidak becus dalam pengelolaan. “Makanya biar sekalian, kami yang ngurus dan kami yang bertanggung jawab sepenuhnya,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika