REPUBLIKA.CO.ID,BEKASI--Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menempatkan tiga program prioritas, yakni pendidikan, kesehatan gratis dan infrastruktur dalam APBD 2011.
Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Bekasi, Rahmat Efendi, usai mengikuti sidang paripurna pengesahan APBD 2011 di Gedung DPRD Jalan Chairil Anwar, Kecamatan Bekasi Timur, Rabu.
"Total APBD 2011 sebesar Rp1,9 triliun lebih. Pendidikan masih menjadi nomor satu (prioritas) dengan alokasi sebesar 36 persen," katanya.
Menurut dia, alokasi itu akan memaksimalkan program pendidikan gratis bagi kalangan siswa SD dan SMP khususnya penghapusan pembelian buku, seragam, dan alat-alat pendidikan lainnya. "Pendidikan anggarannya naik sedikit tapi rasionalisasi di dalamnya seperti buku dan sebagainya sudah tidak boleh beli lagi. Nominalnya lebih dari Rp 400 miliar," katanya.
Ia mengatakan, sekitar 11 persen dari total APBD 2011 akan dialokasikan bagi program perbaikan infrastruktur. Diantaranya, jalan layang bulak kapal, ramp tol Bekasi Barat, renovasi GOR Bekasi dan gedung perkantoran 10 lantai Pemkot Bekasi.
"Untuk program kesehatan kita alokasikan 11 persen dari Total APBD. Kesehatan tidak terlalu banyak masalah. Persoalannya pada Jamkesda karena verifikasi pengguna yang kurang selektif," ujarnya.
Rahmat menambahkan, alokasi belanja tidak langsung pada 2011 sebesar Rp 932 miliar lebih. Sedangkan belanja langsung Rp 995 miliar lebih. "Jumlah itu relatif berimbang," katanya.
Terkait deFisit anggaran APBD 2011 sebesar Rp 35,8 miliar, kata dia, akan ditutupi dari Sisa Lebih Pengeluaran Anggaran (Silpa) sebesar Rp85 miliar yang akan dibekukan pada agenda perubahan anggaran.
Rahmat menambahkan, pihaknya sudah memberikan surat permohonan ke Menkeu agar jangan sampai ada pemotongan atau penangguhan akibat keterlambatan pengesahan APBD kali ini.
"Idealnya APBD akhir november selesai, satu bulan verifikasi. Saya mohon jangan ada penangguhan. Draft APBD 2011 ini akan diserahkan ke Gubernur untuk diverifikasi," demikian Rahmat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika