REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI bidang pendidikan, Ferdiansyah, mengatakan, seharusnya Pemerintah membuat kebijakan pajak impor yang selektif. Pendapat itu ia sampaikan di Jakarta, Senin (21/2), menyusul protes Ikatan Perusahaan Film Impor dan Asosiasi Produsen Fim Amerika (MPA) atas kebijakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terkait bea masuk serta distribusi film-film impor.
Gara-gara kebijakan tersebut, kini tidak ada lagi film asing baik dari Holywood dan non-Holywood yang jadi 'coming soon' di bioskop-bioskop Indonesia. Ferdiansyah berharap, setiap kebijakan termasuk di bidang perpajakan, harus selalu memperhitungkan seluruh aspek. "Jangan hanya untuk kepentingan sesaat bagi segelintir elite," ujarnya.
Begitu juga terkait dengan pengelolaan film sebagai salah satu media informasi dan budaya, menurut dia, perlu penanganan lebih integral serta tak terburu-buru. "Terutama film pendidikan, seyogianya pajaknya ditunda dulu dan ada kebijakan yang utuh bukan parsial terhadap dunia perfileman pada umumnya," tegasnya.
Ia menambahkan perlu ada alternatif kebijakan, seperti keringanan pajak bagi industri film nasional, serta memfilter ketat produksi maupun peredaran film-film agar benar-benar menjadi media hiburan plus pendidikan bermutu.
"Jadi, supaya perfilman Indonesia maju dan ada peningkatan kualitas. Agar kemudian bisa benar-benar jadi tuan rumah di negeri sendiri serta laris diekspor," kata Ferdiansyah lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika