REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Legislator Komisi VIII DPR RI M Nur Poernamasidi menyatakan siap mengusulkan anggaran pendamping untuk pendistribusian bantuan program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) sebagai upaya mencegah pungutan liar. "Kami selalu mendapat keluhan dari penerima bantuan PSKS yang dikenai pungutan liar oleh oknum tertentu," kata M Nur Poernamasidi, saat melakukan serap aspirasi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (9/5).
Menurut dia, DPR akan mengusulkan pengawasan pendistribusian dana pendamping bantuan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak agar tidak dipotong dengan alasan biaya administrasi. "Di Jember juga dikabarkan ada pemotongan yang diduga dilakukan oleh oknum perangkat dusun atau desa, padahal dana PSKS seharusnya utuh diterima oleh rumah tangga sasaran (RTS)," ucap politisi Golkar itu.
Persoalan pungutan liar, lanjut dia, tidak hanya terjadi pada pendistribusian dana PSKS, melainkan juga terjadi dalam pembagian program-program sosial pemerintah lainnya. Ia menjelaskan, Komisi VIII sudah sepakat untuk menyiapkan dana pendampingan dalam pelaksanaan program sosial kepada masyarakat, sehingga dana bantuan yang diberikan kepada warga bisa diterima dengan utuh. Sebelumnya, sejumlah RTS penerima dana PSKS di Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember mengeluhkan pemotongan dana PSKS sebesar Rp 20 ribu per orang.
"Saya hanya mendapat Rp 580 ribu karena Pak RT meminta biaya administrasi sebesar Rp20 ribu per orang, bahkan Ketua RW dan Kepala Dusun juga melakukan pungutan," kata salah seorang warga di Desa Jambearum, Kusairi.
