REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengunjungi pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) hari ini, Jumat (22/5). Kedatangan Fahri tersebut dalam rangka silaturahmi dan berdiskusi terkait beberapa hal, salah satunya anggaran yang mandek.
"Pada zaman SBY, pemerintah janji beri anggaran rutin terhadap kegiatan majelis ulama, tapi ternyata sampai sekarang itu tidak diteruskan. Padahal dalam UU, majelis ulama itu diberi tugas oleh negara," kata Fahri di Gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/5).
Fahri mengatakan, sebagai organisasi yang diberikan tugas oleh negara, MUI tentu memerlukan anggaran untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas tersebut. Apalagi dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tercantum adanya alokasi anggaran untuk majelis ulama.
"Tugasnya dikasih tapi kok ongkosnya nggak dikasih. Bikin fatwa kan butuh riset dan biaya," ujarnya.
Sebagai pimpinan DPR bidang kesejahteraan rakyat, Fahri mengatakan akan berupaya untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Agama, Presiden, dan Wakil Presiden terkait persoalan anggaran tersebut.
"Padahal majelis ulama itu anggarannya tidak terlalu besar. Dan saya kira, kita sebagai negara beragama, angka itu bahkan terlalu kecil untuk disebutkan," kata dia.
"Jangan sampai masalah anggaran menjebak ulama pada sistem pencarian anggaran yang dapat menyebabkan ulama tidak independen," ujar Fahri lagi.
Sementara itu, Ketua MUI Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama Slamet Effendi Yusuf mengatakan, persoalan anggaran memang menjadi salah satu bahan diskusi dengan Fahri hari ini. Melalui pertemuan tersebut, Slamet meminta kepada DPR untuk menyampaikan pada pemerintah terkait kendala anggaran yang berdampak pada kegiatan MUI.
