Pansel KPK, DPR: Kadang Perempuan Lebih Objektif

Kamis , 21 May 2015, 19:00 WIB
 Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan menyalami siswa Sekolah MTs Muhammadiyah, Banjarnegara, yang melakukan wisata edukasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/5).  (Republika/Rakhmawaty La'lang)
Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan menyalami siswa Sekolah MTs Muhammadiyah, Banjarnegara, yang melakukan wisata edukasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/5). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowi mengumumkan nama anggota panitia seleksi (Pansel) komisioner KPK di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (21/5) pagi ini. Semua anggota Pansel tersebut adalah perempuan dengan latar belakang yang berbeda.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengapresiasi penunjukkan anggota pansel perempuan yang baru pertama kalinya tersebut. Taufik mengatakan, meski diisi oleh perempuan, namun tim tersebut diharap mampu memilih calon komisioner yang terbaik.

"Perempuan kan kadang-kadang istilahnya bisa melihat objektif, lebih tertata, dingin suasana tapi tentu dengan penuh aspek profesionalisme," kata Taufik di gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/5).

Taufik berharap tim tersebut akan menunjukkan profesionalisme dan kompetensi karena semua anggota diketahui merupakan ahli di bidangnya masing-masing. DPR dalam hal ini Komisi III pun, lanjutnya, sebagai mitra pemerintah akan terus mengawasi tim pansel tersebut.

"Nanti akan kita sampaikan ke komisi III. Cek betul kaitan dengan siapa beberapa format tokoh yang akan dimasukkan. Aspek objektifitas, independensi dan tak punya target politik praktis harus diperhatikan,"

ujar politikus PAN itu.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama anggota panitia seleksi (Pansel) komisioner KPK di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis pagi ini. Presiden berharap melalui Pansel tersebut akan terpilih calon komisioner KPK yang kredibel dan memiliki kemampuan mumpuni.

Sembilan anggota Pansel yang semuanya perempuan tersebut, yakni Destri Damayanti ahli ekonomi, Enny Urbaningsih pakar hukum tata negara sekaligus Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional, Harkristuti Herkrisnowo pakar hukum pidana dan HAM, dan Betty Alisjahbana ahli IT dan manajemen.

Selain itu juga ada Yenti Garnasih pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang, Sumpra Windarti ahli psikologi SDM dan pendidikan, Natalia Subagyo ahli tata kelola pemerintahan, Diani Sadyawati ahli hukum dan sosiolog korupsi dan modal sosial Meuthia Genie Rochman.