REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pimpinan DPR RI berencana membangun alun-alun demokrasi yakni lapangan terbuka tempat masyarakat menyalurkan aspirasinya kepada pimpinan dan anggota DPR RI.
"Kami berencana ingin membangun ruang terbuka tempat para elemen masyarakat, termasuk demontrans, menyampaikan aspirasinya," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (21/5).
Pada kesempatan tersebut, hadir Ketua DPR RI Setya Novanto, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan, serta Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas. Menurut Fahri Hamzah, bicara komplek Senayan adalah komplek bersejarah.
Ia menjelaskan, Presiden Soekarno, pada Mei 1954 mempresentasikan denah pembangunan "the conefo project" Conefo, kata dia, adalah gagasan Presiden Soekarno untuk membentuk suatu kekuatan baru yang beranggotakan negara-negara berkembang untuk mengimbangi dua kekuatan blok ada saat itu yakni Blok
Uni Soviet dan Blok Amerikat Serikat.
"Presiden Soekarno sudah menggagas dan menyiapkan desain pembangunan Gedung Conefo di Senayan untuk bersama-sama negara berkembang menjadi penyeimbang blok Barat dan Blok Timur," katanya.
Menurut dia, Presiden Soekarno sudah membangun gedung di Senayan, tapi pelaksanaan conefo batal dan gedung itu kemudian digunakan oleh MPR dan DPR RI. Terkait dengan desain conefo tersebut, menurut Fahri, pimpinan DPR RI ingin melanjutkan pembangunan gedung.
"Kami sudah mendiskusikannya dengan para ahli di perguruan tinggi," katanya.
Menurut dia, dari diskusi tersebut pimpinan DPR RI merencanakan membangun ruang terbuka yang diberi nama alun-alun demokrasi, sebagai tempat elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya
kepada pimpinan DPR RI.
Kalau selama ini, kata dia, demo-demo yang dilakukan sering merusak bagian depan komplek DPR RI pagar dan tamanan, hal itu karena lokasinya sangat jauh dari tempat pimpinan dan anggota DPR RI.
Dengan dibangunnya alun-alun demokrasi, menurut dia, maka para pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasinya tida sampai merusak pagar dan dapat berkomunkasi dengan pimpinan dan anggota DPR
RI.
