REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Komite II Dewan Perwakilan Daerah bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas sepakat pelaksanaan pembangunan kereta api dari dari Puruk Cahu ke Batanjung melalui Bangkuang sepanjang 425 kilometer dapat dipercepat. Asisten II Pemprov Kalteng Syahrin Daulay saat membacakan hasil kesepakatan pertemuan dengan Komite II DPD RI mengatakan pemerintah pusat juga diminta tidak mengeluarkan kebijakan lain berkaitan dengan rel kereta api tersebut.
"Tiga anggota komite II DPD RI asal Kalteng yang ikut di pertemuan ini, juga mengharapkan groundbreaking pembangunan kereta api dilaksanakan sebelum masa berakhirnya Gubernur Teras Narang," ujar Syahrin, Kamis (4/6).
Dia menjelaskan hasil kesepakatan tersebut dibuat setelah Komite II yang dipimpin Parlindungan Purba dan turut dihadiri anggota DPD RI asal Kalteng yakni Mawardi, Pendeta Rugas Binti dan Permana Sari mendengarkan kronologis maupun tahapan pembangunan rel kereta api provinsi ini. Dalam pertemuan tersebut Gubernur Kalteng juga turut memberikan penjelasan dan landasan pembangunan rel kereta api. Gubernur optimistis jika itu terlaksana, maka pertumbuhan ekonomi mampu menembus angka dua digit.
"Intinya, pembangunan kereta api sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Bahkan Gubernur sama sekali tidak ada mengintervensi pihak atau perusahaan mana yang harus melaksanakannya," kata Syahrin.
Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengatakan kesepakatan tersebut akan dibawa dan disampaikan ke Pemerintah Pusat, sehingga pembangunan rel kereta api yang diharapkan rakyat Kalteng selama ini dapat terwujud. Dia mengaku kedatangan ke Kalteng menindaklanjuti hasil pertemuan Teras Narang sebagai Ketua Forum Kerja Sama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantam (FKRP2RK) di DPD RI yang menyampaikan terkait rel kereta api.
Selain itu juga akan menggelar advokasi terkait masalah masyarakat dengan hewan yaitu terkait pelepasliaran Orang Utan, serta melihat aspirasi lahan sejuta hektar yang Inpresnya sudah ada tapi dananya belum ada. "Ini tiga Agenda utama kami, sembari melihat pasar penyeimbang yang dilaksanakan Pemprov Kalteng dan pasar tradisional Kahayan," kata dia.
