REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit menilai anggaran yang diajukan empat Menteri Koordinator terlalu kecil. Banggar mempersilakan jika para Menko mau menambah pagu anggarannya.
Diberitakan sebelumnya, para menteri koordinator kabinet kerja mengajukan anggaran Rp 2,97 triliun untuk tahun depan. Anggaran itu akan digunakan untuk keperluan koordinasi di empat kementerian yakni Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Kearitiman.
Supit berharap keempat Menko tersebut bisa menyesuaikan anggarannya lagi. Ia khawatir dengan anggaran yang pas-pasan justru akan mempersempit ruang gerak para Menko.
"Nanti malahan kerja apa adanya. Padahal, fungsi koordinasi ini sangat menentukan," kata Supit dalam rapat kerja di ruang Badan Anggaran DPR RI, Rabu (10/6).
Supit mengaku tidak akan berberat hati untuk melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional jika para Menko ingin menambah anggarannya.
"Di Banggar ini, biasanya kalau rapat dengan Kementerian/Lembaga yang dibicarakan adalah pemotongan anggaran. Tapi dengan Menko kami usulkan penambahan," ujarnya.
Anggota DPR dari fraksi PPP Epyardi Asda mengutarakan hal serupa. Menurut dia, Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Koordinator Kemaritiman perlu menambah lagi anggarannya.
Khusus Kemenko Perekenomian, penambahan anggaran dirasa perlu mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang tidak kondusif. Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengajukan anggaran sekitar Rp 354,2 miliar. Sebanyak Rp 12,3 miliar dialokasikan untuk Deputi Bidang Makro dan Keuangan.
"Ekonomi kita lagi gawat, anggaran segitu untuk Kemenko Perekonomian apa cukup? Tidak usah ragu untuk ajuin anggaran," ucapnya.
