REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR akan segera menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan calon Kepala BIN Sutiyoso.
Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengatakan, sebelum melakukan fit and proper test, Komisi I akan membentuk tim untuk menelusuri rekam jejak keduanya.
"Kita bentuk tim klarifikasi ke Komnas HAM dan KPK. Kita ingin tahu apakah selama jadi prajurit, pernah melakukan pelanggaran HAM. Ke KPK juga untuk mengetahui laporan kekayaan beliau, wajar atau tidak, kapan terakhir dilaporkan," kata Tamliha di gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/6).
Tamliha mengatakan, keterlibatan Komnas HAM dalam menelusuri rekam jejak keduanya menjadi sangat penting. Terlebih ada suara miring yang meragukan sosok Sutiyoso karena diduga terlibat dalam kasus pengambilalihan secara paksa kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat atau dikenal dengan kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) pada 1996 silam.
"Itu yang perlu diklarifikasi. Apakah ada pengaduan dari masyarakat kepada Komnas HAM? Di situ akan kita minta keterlibatan Komnas HAM. Tapi saya rasa Sutiyoso sudah memenuhi syarat menjadi KaBIN," ujarnya.
Mengenai adanya penolakan dari kader PDIP terkait penunjukkan Sutiyoso, politikus PPP itu mengatakan, hal tersebut bukanlah menjadi hal yang perlu dipersoalkan.
"Itu kan urusan PDIP. Yang jelas, berdasarkan pertemuan dengan Ketum KIH, dan pimpinan fraksi KIH, justru KIH menginginkan Sutiyoso," kata Tamliha.
Ia pun meminta Gatot dan Sutiyoso untuk segera memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum fit and proper test dilakukan.
"Kita minta ini selesai sebelum masa sidang keempat, atau sebelum masa reses. Agar kita punya Panglima TNI dan Kepala BIN baru," ujarnya.
