REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengusulkan agar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera mencari solusi terhadap kerugian 21 BUMN. Kerugian ini ditaksir mencapai Rp 11,7 triliun.
"BUMN itu perusahaan negara yang orientasinya profit. Kalau sampai merugi harus dapat dipertanggungjawabkan," kata Andreas Eddy Susetyo di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senin (22/6).
Menurut Andreas, pemerintah perlu mencari orang yang tepat, bersih, dan profesional untuk memimpin BUMN yang prosesnya melalui uji kelayakan dan kepatutan. Ketika ditanya, siapa yang bertanggungjawab atas kerugian terhadap perusahaan negara tersebut, Andres menjelaskan, kalau dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian BUMN itu karena adanya unsur pidana tentu maka harus ditindaklanjuti.
"Anggaran BUMN itu kan uang rakyat, sehingga harus ditelusuri kemana dan penggunaannya untuk apa," katanya.
Kementrian BUMN menurutnya juga harus menjelaskan penyebab kerugian perusahaan. Ia juga mengusulkan, direksi BUMN harus memiliki orientasi ke depan yang dapat memberikan profit terhadap BUMN yang dipimpinnya. Dari 26 BUMN yang merugi di antaranya adalah, PT Energy Management Indonesia, rugi Rp 3 miliar, Perum Produksi Film Negara, PT Dok & Perkapalan Surabaya, PT Rajawali Nusantara Indonesia, dan PT Barata Indonesia.
