REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (23/6) siang membahas dana Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi.
"Tentu laporan dari Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berkaitan dengan Dana Dapil," katanya.
Dia mengatakan semua proses dana dapil sudah dilalui sehingga diharapkan lancar dibahas di Rapat Paripurna DPR RI. Setya meyakini dana UP2DP itu berguna bagi anggota dan bangsa, karena legislator hanya mengusulkan program pembangunan di daerah pemilihannya masing-masing.
"Mudah-mudahan karena sudah melalui proses panjang maka ada laporan yang baik karena berguna bagi bangsa," ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dana UP2DP sudah disepakati DPR pada 20 Mei lalu sehingga dibentuk tim.
Dia mengatakan dalam rapat paripurna nanti akan didengarkan laporan Panja Baleg tentang dana UP2DP khususnya terkait payung hukum bagi dana tersebut.
"Jadi tentunya tidak dalam konteks besaran nilainya yaitu Rp20 miliar (per anggota) karena angka itu tidak pernah keluar dari tim," katanya.
Dia mengatakan UP2DP merupakan tindak lanjut rapat paripurna dan memfasilitasi amanah UU MD3 mengenai sumpah dan janji anggota DPR bagi pembangunan daerah pemilihan.
Menurut dia karena sudah menjadi amanah UU, maka DPR mempersiapkan piranti sarana dan prasarananya termasuk payung hukumnya.
"Jadi dalam bentuk peraturan DPR RI, sehingga tidak ada persetujuan atau tidak UP2DP," katanya.
Dia mengatakan apabila dalam rapat paripurna nanti ada penolakan maka hal itu tidak masalah dan dirinya akan membantu menjelaskannya.
