REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VI DPR RI meminta Menteri Rini Soemarno mengklarifikasi soal pinjaman Rp 520 Triliun ke Cina. Sebab, pinjaman tersebut diduga piutang lancar BUMN yang digadaikan ke pihak asing.
Anggota Komisi VI DPR, Ihsan Yunus, mengaku prihatin dengan persoalan tersebut. "Itu juga kita akan klarifikasi pinjaman ke Cina sebesar Rp 500 triliun. Ini kan rencana untuk mau dialihkan ke BUMN. Tentunya kami Komisi VI kalau bicara PMN kami masih sangat prihatin dengan keadaan ekonomi negara yg karut marut yang tidak stabil, suntikan kepada BUMN kembali kita pertimbangkan,” ujar Ihsan di DPR, Kamis (25/6).
Seharusnya, kata dia, Menteri Rini tidak usah memaksakan pinjaman di tengah perekonomian negara yang melemah. Karena ini sebetulnya hanya pengalihan APBN dari kementerian teknis ke BUMN melalui PMN.
"Kalau memang ada prioritas US dollar sedang naik. Sembako mahal dan lain-lain, maka kita harus paham masalah itu jangan di paksakan,” ucapnya.
Terkait rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia, Menteri Rini Soemarmo mengatakan perbankan Cina siap memberi pinjaman sebesar 50 miliar dolar Amerika Serika atau sekitar Rp 650 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan menggarap proyek tersebut. Adapun pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan pelabuhan, bandara, hingga kereta cepat, serta kelistrikan.
Menteri Rini sendiri telah ikut dan menyaksikan penandatangan pinjaman sebesar Rp 520 triliun dengan Cina. Namun, yang menjadi masalah adalah kondisi perekonomian Indonesia yang hingga saat ini belum menunjukkan perubahan yang positif secara signifikan. Jika Indonesia mengalami krisis dan tidak mampu bayar, secara otomatis perusahaan-perusahaan tersebut akan jatuh kepada tangan asing.
