REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR berencana memanggil Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti dan pimpinan Polri yang lain untuk mendapatkan informasi yang komprehensif terkait dengan insiden kerusuhan di Tolikara, Papua, Jumat (17/7).
"Kami ingin berdiskusi dengan Kapolri dan Pimpinan Polri yang lain agar penanganan (pascarusuh di Tolikara) menjadi prioritas," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (22/7).
Namun, Fadli tidak memerinci kapan dan di mana pertemuan itu akan dilaksanakan. Di tengah kondisi ekonomi yang sedang turun, kata dia, banyak hal yang bisa terjadi dan menjadi pemicu kerusuhan.
Menurut dia, DPR akan mengambil langkah mengumpulkan banyak informasi dan meminta keterangan pihak terkait, seperti Polri dan pemerintah. "Kami akan menyarankan untuk ambil langkah, terutama terkait dengan stabilisasi keamanan dan penegakan hukum," ujarnya.
Fadli juga mewacanakan pembentukan tim di internal DPR untuk melihat langsung kondisi di Tolikara.
Ia menjelaskan rencana pembentukan tim itu sebagai bagian tugas DPR RI untuk melakukan pengawasan dan agar tidak meluas ke tempat lain.
"Kami ingin aparat untuk cepat padamkan 'api' dan menindak pelakunya. Isu sara mudah memprovokasi massa tidak hanya di daerah itu (Tolikara), tetapi juga daerah lain," kata wakil ketua umum Partai Gerindra tersebut.
Fadli Zon meminta aparat keamanan melakukan stabilisasi kondisi di Tolikara dan menindak oknum yang melakukan kerusuhan di daerah tersebut. Ia menilai untuk menyelesaikan kasus tersebut harus ada upaya penyelesaian yang singkat dan tepat sehingga agar api konflik tidak menjadi besar dan merembet ke daerah lain.
"Oleh karena itu, yang penting aparat keamanan lakukan stabilisasi terhadap keadaan dan menindak oknum pelakunya," ujar Fadli.
Dia menilai apa pun yang menjadi latar belakang konflik di Tolikara perlu upaya meredakannya sehingga tidak melebar ke daerah lain. Dia mengimbau masyarakat agar tidak ikut terpancing kondisi dan menghindari upaya balas dendam.
