REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsyi mengatakan, DPR saat ini menunggu aksi penegakan hukum oleh aparat Kepolisian terkait insiden Tolikara, Papua, yang terjadi pada Jumat (17/7) lalu.
"Segera tangkap dan proses mereka secara hukum. Pengusutan tuntas aktor intelektual dibalik insiden Tolikara akan menunjukkan adanya kedaulatan hukum yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia," kata Aboebakar, di Jakarta, Jumat (24/7).
Aparat, ujar dia, jangan hanya menindak para pelaku di lapangan saja. Namun, harus diusut tuntas siapa saja yang merencanakan, mendanai, dan memberikan dukungan terhadap penyerangan dan pembakaran masjid di Tolikara.
Apalagi, kata Aboebakar, sepekan paska penyerangan jamaah shalat Ied dan pembakaran masjid di Tolikara, banyak fakta yang telah terungkap. Diantaranya, adanya surat edaran pelarangan ibadah yang tersebar beberapa hari sebelum kejadian.
Adanya surat pelarangan tersebut, terang dia, telah diakui dikeluarkan oleh pihak Gereja Injil di Indonesia (GIDI). Hal ini, merupakan salah satu indikasi bahwa penyerangan dan pembakaran tersebut dilakukan secara terencana dan sistematis.
Di tempat terpisah, Ketua Komite Umat untuk Tolikara Ustaz Bachtiar Nasir mengatakan, Komite Umat untuk Tolikara Papua (Komat Tolikara) mendesak Kepolisian RI agar mengusut tuntas kasus intoleransi di Tolikara.
"Kami juga meminta agar segera ditangkap aktor intelektual di balik insiden tersebut."
Perlu ada tindakan transparan karena ini yang pertama kali dalam sejarah Indonesia. Komat Tolikara menuntut dilakukan langkah hukum yang tegas, adil, dan transparan terhadap aktor intelektual dan oknum-oknum yang melakukan tindakan radikalisme, separatisme dan terorisme.
"Kasus Tolikara ini harus diusut hingga ke akar-akarnya. Ini akan membuktikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla memang peduli akan keamanan dan kebebasan beribadah bagi seluruh umat di Indonesia, terutama umat Islam."
