REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning memberi rapor merah kepada Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri. Ia menilai berbagai kebijakan yang dibuat Hanif belum berpihak pada rakyat.
Menurut dia, apabila perombakan kabinet jilid I ditujukan untuk menteri-menteri koordinator, maka Presiden Joko Widodo seharusnya berani mengadakan reshuffle jilid II. Menteri-menteri teknis yang bersinggungan dengan kepentingan rakyat, kata dia, harus jadi prioritas. “Reshuffle atau tidak itu hak Presiden, cuma kalau saya nilai Menaker nilainya masih merah,” ucapnya pada ROL, baru-baru ini.
Politikus dari PDI Perjuangan ini sempat mengira Hanif adalah figur berbeda dari menteri-menteri tenaga kerja sebelumnya. “Awalnya saya pikir wah lumayan ini mau nemuin rakyat. Saya tunggu ke sini-sininya mana? Masa perusahaan kecil saja sampai dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI),” ucap.
Saat melantik menteri-menterinya, Jokowi membutuhkan figur yang berani mengambil risiko dan menciptakan terobosan. Menurut dia, sejauh ini Hanif belum mampu membuat kebijakan yang condong berpihak pada pekerja. Aksi seorang menteri, kata Ribka, tidak hanya sekadar bisa loncat pagar. Yang ditunggu rakyat adalah kebijakan menteri. “Berani tidak Hanif ambil risiko dan membuat terobosan? Ini dibutuhkan rakyat,” ujarnya.
Ribka mengaku tidak ingin memojokkan Hanif lewat kritikannya itu. Perempuan berambut pendek ini pun sudah menganggap Hanif sebagai adiknya sendiri. Dia hanya ingin Hanif yang notabene dulu seorang aktivis tidak euforia terhadap jabatan Menaker yang diembannya saat ini. Hanif harus tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja. “Aktivis-aktivis ini kalau punya posisi kok jadi larut ya,” kata Ribka.
