REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK telah menyerahkan delapan nama yang lolos ke Presiden. Presiden akan menyampaikan delapan nama itu ke DPR untuk mereka menjalani tes kecakapan dan kepatutan (fit and proper test).
Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Djunaedi Mahesa menuturkan, pihaknya telah menyiapkan evaluasi yang akan jadi bahan uji. DPR ingin pimpinan KPK periode mendatang tidak mengulang kesalahan periode lalu.
Menurut Politikus Partai Gerindra, KPK mulai dari periode awal hingga kini berjalan tanpa arah. Selain itu, fungsi pencegahan KPK hingga kini masih belum terukur baik.
Desmond menyebut, belum ada satu pun contoh penutupan celah-celah korupsi di satu kementerian atau lembaga negara. Kemudian, fungsi penindakan juga masih belum menampilkan efek jera.
"Yang ingin disasar oleh Komisi III dan bangsa ini, kapan zero corruption itu terukur? Apakah 25 tahun lagi? 50 tahun? Bukan gagah-gagahan," ucap Desmond Djunaedi Mahesa di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/9).
Dia menekankan, pihaknya juga tak menganggap perwakilan kelembagaan tak penting dalam menyeleksi Capim KPK tersebut. Kendati demikian, dia mengakui, nuansa tarik-menarik kepentingan terasa dalam proses seleksk hingga fit and proper test nanti.
Tes akan segera dijadwalkan setelah rapat paripurna DPR. Surat presiden terkait Capim KPK akan dibahas di Badan Musyawarah DPR. Selanjutnya, Komisi III akan mengadakan fit and proper test.
"Langkah pertama adalah kita mengumumkan (selama) tujuh hari. Dari situ kita akan tahu, sesudah rapat pleno Komisi III, itu jadwal keluar semua," ujar Desmond.
