REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengatakan belum menolak rencana Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk mengubah lahan Kemayoran menjadi wisma atlet.
Nantinya wisma atlet itu akan digunakan bagi pelaksanaan Asian Games 2018. Rambe menilai keputusan mengenai pemberian izin hibah lahan milik sekertariat negara di wilayah Kemayoran untuk dijadikan wisma atlet masih dalam tahap pembahasan. Sehingga ia meminta semua pihak yang berkepentingan dalam hibah lahan itu supaya duduk bersama.
"(Hibah lahan) belum ditolak karena apapun sikap dan kebijakan yang akan diambil pemerintah, termasuk pemerinah provinsi DKI Jakarta harus dimusyawarahkan supaya sesuai dengan peraturan perundangan," katanya kepada Republika pada Ahad, (6/12).
Ia meminta kepada Gubernur DKI yang biasa disapa Ahok itu untuk tidak gegabah dalam berbicara mengenai hibah lahan. Sebab politisi asal partai Golkar tersebut memastikan proyek pembangunan wisma atlet akan mendapatkan dukungan. Tentu, menurutnya, asalkan penggunaan wisma atlet itu nantinya diperuntukkan bagi kepentingan umum.
"Kalau untuk kepentingan umum tidak akan kami tolak. Ya silahkan kalau mau membuat wisma atlet ya kita tidak bisa melarang," ujarnya
Sebelumnya, Ahok meradang dengan sikap Komisi II DPR RI yang tidak memberi izin hibah lahan untuk wisma atlet dari Sekretariat Negara ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Basuki khawatir penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta bisa batal.
Pembangunan wisma atlet di lahan Kemayoran akan diperuntuk kan sebagai sarana para partisipan Asian Games 2018. Sementara, penolakan Komisi II DPR berkaitan dengan pemanfaatan wisma atlet setelah Asian Games untuk rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ahok mengaku enggan memberikan dana kepada PT Jakarta Properti untuk mengerjakan kampung atlet jika nantinya lokasi tersebut dijadikan lahan komersial. Pembangunan lokasi komersial, lanjut dia, lebih baik diserahkan kepada pengusaha lain.
