REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memberikan catatan khusus terkait kinerja akhir tahun 2015 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). Menurut dia, kementerian yang dipimpin Muhammad Natsir itu sebagian besar memiliki kinerja memprihatinkan.
Abdul Kharis mencontohkan serapan anggaran Kemenristek Dikti hingga 30 November 2015, baru mencapai 61,95 persen, jauh dari target sekitar 85,52 persen dan target Presiden Jokowi sebesar di atas 90 persen.
"Penyerapan anggaran secara maksimal untuk tahun anggaran 2015, dirasa masih terlalu jauh dari harapan Rakyat, ini menunjukkan kinerja Kemenristek Dikti yang perlu diperbaiki untuk masa depan pendidikan tinggi di Indonesia," kata Abdul Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/12).
Selain itu, Ketua Panja Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) juga menyesalkan tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sangat memberatkan orang tua juga mahasiswa.
"Dengan BOPTN harusnya beban biaya kuliah menjadi lebih ringan bukan malah memberàtkan mahasiswa dan orang tua, banyak sekali keluhan masyarakat terkait mahalnya biaya pendidikan tinggi," kata Legislator PKS asal dapil Jateng V itu.
Sebelumnya, Menristek Dikti Muhammad Natsir menjelaskan capaian realisasi APBN 2015 per 30 November 2015, sebesar 61,95 persen, atau sebesar Rp 27,3 triliun dari total pagu anggaran 2015 sebesar Rp 44 triliun.
Capaian itu meliputi program Belanja sebesar 89,92 persen, 57,37 persen untuk Barang, Modal sebanyak 29,96 persen, dan Bansos sebesar 97,82 persen.
"Berbagai catatan dari DPR di akhir tahun ini harus menjadi perhatian khusus sehingga Menristekdikti dapat menjadi lebih baik dalam mengawali kerja untuk Rakyat di tahun yang akan datang," harap doktor dari Universitas Negeri Surakarta ini.
