REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Koordinasi pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat guna mencegah penyimpangan dalam penyaluran sejumlah bantuan untuk petani. Jika pun ada penyimpangan dalam pelaksanaannya, petani diminta tidak ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwenang.
"Kita sudah berulang kali di rapat dengan pemerintah jaga jangan sampai ada pungutan liar (pungli) atau biaya lain yang membebani petani, kalaupun ada, itu pasti dilakukan oknum," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron, Selasa (19/1).
Temuan penyimpangan dan pengaduan kepada DPR selalu ada. Tapi hal tersebut segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Pemda juga diminta sigap dan dapat bertanggung jawab soal pengawasan penyaluran bantuan ke DPRD.
Bantuan untuk petani, baik berupa alat mesin pertanian, benih dan pupuk, lanjut dia, harus terus dilanjutkan sambil diperbaiki tata cara penyalurannya. Meski tidak bisa membantu seluruh petani kecil, setidaknya bantuan dapat meringankan pertanaman sebagian petani tersebut.
"Pasti untuk yang dapat (bantuan) sangat terbantu, tapi kalau yang tidak dapat inilah yang suka bercerita soal tudingan penyelewengan," ujarnya. Kondisi tersebut harus disikapi dengan teliti agar tetap menjaga suasana yang kondusif.
Ia pun meminta agar petani yang belum dapat bantuan sabar mengantre. Sebab pemerintah akan selalu memperbaiki tata cara penyaluran sekaligus meningkatkan kuantitas bantuan agar lebih banyak lagi petani yang dibantu.
