REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, negara tidak boleh tawar-menawar terkait adanya gerakan separatisme, seperti di Papua, sehingga perlu tindakan tegas dalam mengatasinya.
"Perlu diperhatikan satu tindakan separatisme ini juga harus ada tindakan. Tidak ada tawar-menawar untuk separatisme," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (16/3).
Pernyataan Fadli tersebut menanggapi aksi penembakan yang menyebabkan tewasnya warga sipil pada Selasa (15/3) sekitar pukul 13.45 WIT di Kabupaten Puncak, Papua.
Fadli menilai persoalan Papua merupakan hal yang sangat serius sehingga perlu penanganan khusus. Dia mengatakan, aparat keamanan harus bertindak hati-hati dan pemerintah secara politik persuasif terkait apa yang menjadi tuntutan masyarakat di Papua.
"Kita juga harus persuasif apa yang menjadi tuntutan masyarakat di Papua, khususnya menyangkut masalah kesejahteraan," ujarnya.
Sebelumnya, aksi penembakan yang menyebabkan tewasnya warga sipil terjadi pada Selasa (15/3) sekitar pukul 13.45 WIT di Desa Agenggen, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua.
Aksi penembakan disertai pembakaran satu unit ekskavator dan saty unit buldoser milik PT Modern terjadi saat pekerja sedang mengerjakan proyek Jalan Sinak di Kabupaten Puncak menuju Mulia di Kabupaten Puncak Jaya.
Diduga akibat peristiwa ini sebanyak empat orang tewas dan aksi tersebut diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata yang ada di Distrik Yambi, Kabupaten Puncak Jaya.
