REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai pembangunan pangkalan militer di Pulau Natuna sangat penting sebagai bagian pembangunan wilayah pertahanan bagian tengah Indonesia yang berhadapan dengan beberapa negara.
"Pembangunan (pangkalan militer di Natuna) sangat penting sebagai bagian pembangunan wilayah pertahanan bagian tengah yang berhadapan langsung dengan batas wilayah beberapa negara dan Laut Cina Selatan," katanya di Jakarta, Kamis (24/3).
Dia menjelaskan, pembangunan pangkalan militer di Natuna itu akan melengkapi wilayah pertahanan Indonesia bagian barat dan timur yang sudah ada sehingga memudahkan mobilitas militer. Menurut dia, rencana pembangunan pangkalan mititer di Pulau Natuna sudah dimulai sejak 2015 dan masih berlangsung.
"Rencana ini sudah pernah dibahas bersama Komisi I DPR termasuk dukungan anggarannya," ujarnya.
Hal itu menurut Mahfudz termasuk rencana pengembangan kekuatan pertahanan yang strategis mengingat kawasan Natuna adalah wilayah terdepan NKRI dan dekat dengan wilayah yang saat ini menjadi sengketa sejumlah negara, yaitu Laut Cina Selatan.
Politikus PKS itu mengatakan dibutuhkan anggaran Rp 1,3 triliun untuk membangun pangkalan militer di Natuna, dari sebelumnya diperkiraman sekitar Rp 400 miliar. "(Sumbernya) APBN Perubahan 2015 dan APBN 2016 namun masih ada kekurangan. Targetnya 2017 selesai," katanya.
Sebelumnya, kapal patroli atau coast guard asal Cina mengganggu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sedang menindak kapal pencuri ikan dari negara tersebut. "Sekarang kita usulin, Natuna itu dibuat seperti kapal induk, menjadi basis militer yang kuat, AL, dan AU di sana," kata Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu (23/3).
Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo tegas mengenai persoalan perbatasan dan tidak mau wilayah Indonesia diacak-acak negara mana pun.
Baca juga: Sejarah Hari Ini: Sang 'Ratu Perawan' Meninggal Dunia
