REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyoroti tentang program pengembangan budidaya ikan di wilayah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Hamdani, anggota Komisi IV DPR RI saat reses di Kelurahan Pahandut, Palangka Raya, Sabtu (26/3) mengatakan seharusnya kepala daerah melalui dinas perikanan dapat maksimal dalam menyerap aspirasi para pembudidaya ikan.
"Kita sudah alokasikan anggaran melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani ikan. Untuk itu, dinas perikanan juga harus mampu memfasilitasi kepentingan para pembudidaya ini," katanya.
Politikus Nasdem itu mengatakan, di wilayah Palangka Raya banyak warga yang menjadi peternak dan pembibit ikan. Namun, keberadaan mereka kurang diakomodir oleh pemerintah daerah. "Seharusnya pemerintah daerah melalui dinas mengambil bibit ikan dari pelaku usaha ini. Yang saya lihat, dinas masih banyak mendatangkan bibit dari luar daerah," katanya.
Akibatnya, banyak nelayan atau pembudidaya bibit ikan yang hidupnya belum sejahtera karena rendahnya arus perputaran bibit dan modal usahanya. "Sementara saat bibit ikan masih mengambil dari luar sehingga ekonomi peternak bibit ikan tidak berjalan semestinya. Pengusaha tidak diberdayakan sesuai semestinya. Dinas harus menindaklanjuti dan membantu agar mereka bisa mapan dan hidup layak," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Peternakan (Disperkanak) Kota Palangka Raya, Lensi Asi mengatakan, keadaan itu karena para peternak dan pihaknya kurang dalam komunikasi. "Karena mereka kurang dalam komunikasi dengan kita. Selain itu, permintaan ikan untuk dikonsumsi masyarakat Palangka Raya tinggi. Balai benih ikan yang kita miliki pun juga tak cukup, sehingga kita harus mendatangkan bibit dari luar," katanya.
