REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah resmi mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap XI pada Selasa (29/3). Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI Ade Komarudin menghargai langkah pemerintah yang mencoba membangun stabilitas ekonomi.
''Saya melihat upaya apapun dilakukan pemerintah ya harus kita hargai itu, satu upaya untuk memperbaiki keadaan bagus dan sistematis dari paket satu sampai sebelas sudah sampai sekarang,'' kata Ade, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/3).
Pria yang akrab disapa Akom itu mengaku, DPR terus mengevaluasi paket kebijakan ekonomi dari tahap satu sampai 11, terutama oleh Komisi I. Setiap masa sidang, kata dia, menteri-menteri mendengarkan apa yang sudah dilakukan pemerintah dan seperti apa evaluasinya.
''Kemudian upaya itu ada yang gagal, ya namanya juga usaha, namanya juga ikhtiar. Masa kita semua harus berhasil, yang penting itu tujuannya benar bahwa itu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia bukan untuk yang lain,'' ujarnya.
Ia menilai, semua pihak harus menghargai setiap paket yang dilakukan pemerintah. Jangan sampai, ada pihak-pihak yang bicara bahwa bangsa ini sudah mengalami autopilot.
Soal pemangkasan pajak real estate, Akom menilai pemerintah mungkin menangkap satu kebutuhan di satu sisi pemerintah menggenjot pajak. Karena sumber pembiayaan negara masih paling besar hampir sebagian besar dari pajak .
''Ya tidak ada pilihan, memang harus di genjot pajak, nah tapi di pihak lain beberapa waktu yang lalu, terutama di sektor komoditas itu kan kita menurun dan itu bukan hanya tren khas Indonesia, '' jelasnya.
Penurunan yang terjadi merupakan fenomena global, hampir seluruh dunia, kecuali Amerika Serikat dan Eropa. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan gairah investasi di sektor properti.
