REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Komisi XI DPR RI mengusulkan kepada pemerintah pusat agar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dicantumkan di kartu tanda penduduk atau KTP untuk mempermudah pelacakan wajib pajak.
"Selama ini wajib pajak sulit dilacak karena banyak alamat NPWP dan KTPnya tidak sinkron sehingga petugas sulit melacak keberadaan si wajib pajak tersebut," kata anggota Komisi XI DPR RI Hery Gunawan di Sukabumi, Kamis (31/3).
Ia mengatakan usulan tersebut sudah dibahas di tingkat komisi dan dalam waktu dekat akan langsung diusulkan ke pemerintah pusat. Dengan adanya NPWP di KTP diharapkan bisa mendongkrak pemasukan negara dari sektor pajak dan meminimalkan si wajib pajak tidak membayarkan kewajibannya setiap tahunnya.
Ia pun mempunyai rencana program tersebut akan diluncurkan pertama kali di Sukabumi, Jawa Barat, sebagai daerah proyek percontohan. Selama ini, petugas pajak kesulitan menelusuri para wajib pajaknya sehingga penerimaan pajak setiap tahunnya selalu tidak mencapai target.
Bahkan, politisi Partai Gerindra ini pesimisTIS target penerimaan pajak tahun ini yang ditargetkan pemerintah sebesar Rp 1.500 triliun bisa tercapai, dan diprediksi hanya 80 persen atau sekitar Rp 1.300 triliun yang bisa diterima negara dari penerimaan pajak ini.
"Angka kesadaran masyarakat untuk membayar kewajibannya masih sangat rendah, contohnya di Sukabumi. Walaupun penerimaan pajaknya terbesar di Jabar, tetapi tingkat kesadarannya terburuk di Jabar," tambah Hery.
Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Sukabumi Arief Al Amri mengatakan hingga Maret 2016 ini sudah ada sekitar 70 ribu wajib pajak dikategorikan Non Efektif (NE). Status tersebut diterapkan setelah wajib pajak ini tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yang salah satunya tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) atau surat pemberitahuan masa.
"Ada beberapa faktor wajib pajak dilekatkan status NE seperti usahanya sudah tidak berjalan, meninggal dunia atau ada juga yang disengaja," katanya.
