REPUBLIKA.CO.ID, PAPUA BARAT -- Pembangunan infrastruktur di Papua Barat didorong untuk dipercepat. Hal itu disampaikan Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir seusai melakukan kunjungan kerja ke Kampung Wisata Arborek, Raja Ampat, Papua Barat, belum lama ini.
Dia menyoroti masalah pembangunan jalan. Menurut dia, pembangunan di Papua Barat harus sesegera mungkin dipercepat untuk meminimalkan perbedaan harga barang-barang di daerah tersebut dan di daerah lainnya. “Percepatan pembangunan infrastruktur di Papua Barat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, dampak dari konektivitas dan minimnya infrastruktur yang selama ini memicu disparitas harga-harga barang konsumsi dan nonkonsumsi dapat diminimalkan,” ujar dia.
Politisi dari PAN ini menilai jalan penghubung di Papua Barat masih belum memadai dan belum layak sehingga perlu untuk dievaluasi. Dia mengatakan, saat ini tujuan pembangunan jalan adalah untuk percepatan pelayanan infrastruktur sosial dasar masyarakat dan peningkatan infrastruktur wilayah. Dengan begitu, dapat mendekatkan sentra-sentra produksi dengan kawasan industri yang berpola hilirisasi seperti yang sedang dikembangkan di Teluk Bintuni saat ini.
Padahal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) telah menganggarkan Rp 10 triliun untuk pengembangan infrastruktur di Papua, dari jumlah itu sebesar Rp 6 triliun dialokasikan untuk Provinsi Papua dan Rp 4 triliun untuk Provinsi Papua Barat.
Sementara, dari APBD, dana alokasi khusus (DAK) untuk Papua Barat dialokasikan sebesar Rp 955 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 759 miliar ditujukan untuk pembangunan jalan. Tidak hanya jalan, menurut dia, pembangunan sarana dan prasarana lain yang akan memberikan multiplier efek pada perekonomian Papua Barat juga perlu digiatkan.
“Prasarana jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten dan antara ibu kota kabupaten belum memadai. Hal ini karena letak geografis kota-kota/desa-desa yang berkembang berada di pesisir laut yang dikelilingi oleh hutan-hutan, rawa-rawa, sungai-sungai, serta pegunungan yang sulit ditembus oleh kendaraan bermotor biasa,” jelasnya.
Anggota DPR Dapil Sumatra Selatan I ini juga menyebutkan bahwa infrastruktur di Papua Barat ini sangat kecil sekali dan faktor ini yang menghambat pembangunan. Tak bisa dimungkiri, infrastruktur menjadi salah satu pertimbangan investor untuk melakukan investasi. Jika sarana infrastruktur tidak memadai, investor bisa berpikir ulang untuk melakukan investasi.
