REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq meminta pemerintah mengambil jalur negosiasi untuk membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di daerah Filipina Selatan.

"Operasi militer pemerintah Filipina yang gagal, memberikan isyarat penting untuk membebaskan 10 WNI harus mempertimbangkan pendekatan kemanusiaan melalui jalur negosiasi," katanya, Senin (11/4).

Dia mengatakan apabila prioritas utama pemerintah adalah menyelamatkan 10 WNI maka jalur negosiasi merupakan yang harus ditempuh. Mahfudz mendorong pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk semakin mengintensifkan komunikasi antara penyandera dan perusahaan dalam usaha membebaskan sandera.

"Sejak hari kedua penyanderaan, perusahaan lakukan komunikasi dengan penyandera. Saya mendorong Kemlu mengintensifkan komunikasi, karena kewajiban pemerintah untuk mendampingi dan memfasilitasi dalam pembebasan," ujarnya.