REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Senat atau badan legislatif Perancis sedang berupaya menghapus rencana pengenaan pajak progresif untuk semua produk berbasis minyak kelapa sawit di negara tersebut pada awal Mei 2016.
Ketua Kelompok Persahabatan Perancis Indonesia, Senator Jacques Gautier mengatakan, rencana penghapusan pajak kelapa sawit yang diimpor, tengah dalam pembahasan oleh Senat Perancis. Ia mengatakan, Senat Prancis paham, kenapa pajak kelapa sawit tersebut menjadi pembicaraan hangat di sejumlah negara.
"Saya sampaikan, kami tahu permasalah yang ditimbulkan dengan pajak tersebut. Kami mencoba menghapus rencana tersebut awal Mei," kata dia dalam Kunjungan Persahabatan Perancis-Indonesia di DPR RI, Jakarta, Selasa (19/4).
Sementara itu, Senator Catherine Procaccia berujar, kunjungan ke DPR merupakan upaya untuk mendapatkan sejumlah masukan ihwal rencana penghapusan pajak CPO. Bahkan, para anggota senat akan berkunjung ke Pekanbaru, Riau untuk mengetahui kondisi kebun sawit yang berada di Indonesia.
"Saya rasa baik melihat langsung yang di lapangan daripada mendapat informasi dari media. Duta besar Indonesia di Paris, Perancis yang meminta untuk melihat langsung kenyataan perkebunan di Indonesia," tutur Procaccia.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI, Effensi Simbolon berujar, kunjungan sejumlah Senator Prancis yakni membahas sejumlah kerjasama, mulai dari ekonomi bahkan pertahanan. Selain itu, ia mengatakan, usulan dari resolusi tax prograsif akan dilakukan oleh Perancis.
"Kepada kami, Senator Prancis berusaha sekuat tenaga mencoba membatalkan (resolusi tax prograsif)," ujar Effendi.
Ia berharap, dalam waktu dekat resolusi tersebut dapat segera dinyatakan batal. Menurutnya, jika resolusi tax progresif batal, sejumlah keuntungan akan didapatkan tidak hanya untuk Perancis, namun juga Uni Eropa dan sejumlah negara lainnya.
