REPUBLIKA.CO.ID, TARAKAN -- Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid mengapresiasi program berbasis website buatan Pemerintah Kota Tarakan untuk penanggulangan kemiskinan. Website yang diberi nama Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan (SIMANIS) ini membantu dalam memverifikasi dan validasi pendataan masyarakat miskin didaerahnya.
“Kami menghargai program SIMANIS itu, yang penting ada dua indikator validasi data yang menjadi acuannya. Pertama harus mengikuti peraturan pendataan yang berlaku secara nasional dan kedua, data tersebut bisa dikembangkan menjadi indikator kemiskinan lokal,” kata Sodik saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR dengan Pemkot setempat di Kantor Dinsos Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (23/5).
Ia mengatakan pendataan kemiskinan sudah menjadi masalah nasional. Selama ini, masih belum sinkronnya data Kementerian Sosial dengan data BPS, kemudian yang lebih menghebohkan lagi adanya komplain langsung dari masyarakat. Banyak fakta di lapangan yang memperlihatkan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Karena masalah pendataan kemiskinan disadari juga oleh Kementerian Sosial, pada 2015 DPR menyetujui anggaran kurang lebih Rp 450-600 miliar untuk memperbarui data kemiskinan melalui program verifikasi dan validasi dengan jangka waktu 3 tahun.
“Nanti kita lihat hasil update pendataan kemiskinan dari Kemensos, poin yang paling penting adanya kesadaran mengenai validasi data tersebut,” kata Politisi F-Gerindra itu.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi VIII Wenny Haryanto, program SIMANIS berbasis web sesuai namanya manis, lebih tepat sasaran dan ekonomis. Namun, sayangnya penyedia internet di Kota Tarakan koneksinya kurang bagus.
Sementara itu, Sekda Walkot Khairul mengatakan, Program SIMANIS ini lebih pada melakukan verifikasi data. Sebab, data dari pusat seringkali tidak tepat sasaran. Menurutnya, orang miskin mestinya mendapat bantuan sepenuhnya, tidak secara parsial.
“Kita saat ini sedang mencoba memberikan bantuan secara keseluruhan kepada orang miskin, seharusnya tidak ada orang miskin yang hanya mendapat fasilitas kesehatan, atau cuma bantuan beras raskin saja. Orang miskin ini harus dibantu penuh oleh pemerintah karena menjadi tanggung jawab kita bersama,” katanya.