REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Ketua DPR RI Ade Komarudi meminta pemerintah melakukan kajian secara mendalam soal rasionalisasi satu PNS tahun depan. Ia mengimbau MenPAN RB tidak gegabah untuk mengambil keputusan tanpa melakukan kajian.
Menurutnya, kalau itu memang kebijakan yang baik dari sisi manfaat, DPR bisa saja menyetujui semua langkah dan inisiatif pemerintah. ''Kita mengapresiasi terhadap kebijakan negara ini, pastinya kita harus dukung. Tapi juga kita tidak boleh melabrak begitu saja rambu-rambu hak hidup orang untuk pekerja sebagai warga negara,'' kata Ade, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (3/6).
Pemerintah, dalam hal ini MenPAN RB, harus menerapkan kebijakan ini secara hati-hati dan persuasif. Ia mencontohkan, kebijakan ini sama dengan langkah penggusuran, yang memang dianggap tidak layak dan bahkan melanggar aturan.
Tapi tidak bisa serta-merta digusur. Mesti melakukan pendekatan-pendekatan yang manusiawi. Karena dalam rasionalisasi ini, ada warga negara yang mempunyai hal untuk bekerja.
''Kita juga harus memberikan solusi agar mereka mendapatkan langkah-langkah yang solutif menyangkut hal ini, supaya semuanya menjadi baik gitu,'' ujarnya.
