REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI berencana memanggil Menpan RB Yuddy Chrisnandi, untuk meminta penjelasan mengenai rencana rasionalisasi 1 juta PNS. Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman menilai, banyak hal yang perlu dijelaskan Menpan terkait rencana tersebut.
Menurut dia, yang perlu dijelaskan adalah mengenai standardisasi empat kuadran yang ditetapkan oleh menteri. Rambe ingin tahu hasil evaluasi kementerian sehingga muncul wacana rasionalisasi.
''Nanti akan kita panggil, mungkin bulan Ramadhan. Kita juga harus rasional, makanya kita harus panggil dia. Kita tidak paham, apa ukuran ideal itu. Kita belum punya data pembanding, yang paling tahu, ya, pemerintah,'' katanya saat dihubungi, Jumat (3/6).
Namun, ia menilai masih ada kelemahan dalam penerimaan PNS yang seharusnya sesuai dengan kebutuhan. Bahkan, ia menyebutkan sampai ada daerah yang 70 persen APBD unruk belanja pegawai , dan hanya menyisakan 30 persen untuk pembangunan.
''Ini kebijakan yang sifatnya menyeluruh, yang mesti dikonsultasikan kepada DPR bagaimana tahapannya, jangan hanya dikurangi dari 4,5 juta menjadi 3,5 juta. Jadi, pertimbangannya mesti disampaikan,'' ujarnya.
Politikus Golkar ini juga meminta pemerintah menjelaskan ada berapa PNS yang masuk dalam kuadran satu sampai empat, termasuk dari daerah dan lembaga mana. Rambe tidak menampik bahwa pegawai yang masuk kuadran empat, yaitu mereka yang tidak kompeten dan tidak produktif, memang mesti dievaluasi.
