REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah dalam APBN-P 2016 tidak bisa dihindari. Sebab, kondisi keuangan negara yang defisit memaksa pemerintah mesti memotong beberapa pos anggaran di setiap kementerian dan lembaga.
"Jadi memang pemangkasan anggaran ini sudah tentunya harus dilaksanakan karena mau tidak mau, suka tidak suka kan sekarang inputnya , pemasukannya berkurang diantaranya pajak tidak memenuhi target," kata Agus, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/6).
Selain itu, Agus menuturkan, salah satu tujuan pemangkasan anggaran adalah supaya roda anggaran tetap bisa berjalan. Namun, pemangkasan anggaran ini diperlukan strategi yang cukup hebat dan bagus, walaupun pemerintah mempunyai angan-angan yang masih ada dari RUU Tax Amnesti dan lain-lain.
"Namun, sekarang ini kan situasi yang ada bahwa keuangan pemerintah memang sangat defisit. Untuk itu, supaya berjalan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ini harus diadakan pemangkasan anggaran," ujar politi Demokrat itu.
Ia meminta, strategi pengurangan anggaran harus tepat dan program-program yang pro rakyat harus tetap hidup. Ditambah, pembangunan infrastruktur juga mesti berjalan, meskipun tidak harus selalu menggunakan APBN.
"Bisa dibiayai oleh swasta, BUMN dan juga bisa dibiayai oleh perusahaan patungan asing dan Indonesia, sepanjang itu memenuhi persyaratan perundang-undangan. Kalau semuanya digelontorkan ke infrastuktur akhirnya APBN-nya bisa kolaps," ucap Agus.
