REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Panitia Kerja Rancangan Undang Undang tentang Arsitek (Panja RUU Arsitek) DPR RI optimistis RUU Arsitek yang sedang dibahas DPR RI dan Pemerintah dapat segera selesai.
"RUU Arsitek mengatur soal tata kelola arsitek dan prasyarat praktik arsitek di Indonesia," kata Anggota Panja RUU Arsitek, Sigit Susiantomo pada diskusi "Forum Legislasi: RUU Arsitek" di Gedun MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.
Menurut Sigit, dalam RUU Arsitektur ini ada beberapa klausul yang menjadi isu utama, terutama, pembentukan Dewan Arsitek Indonesia (DAI).
Dia menjelaskan, DAI yang diusulkan dalam RUU Arsitek ini nantinya adalah lembaga independen yang bertugas sebagai pemberi lisensi kepada arsitek Indonesia maupun arsitek asing untuk berpraktik di Indonesia.
"Lembaga ini diusulkan beranggota sembilang orang, tujuh dari unsur arsitek profesional dan dan dari unsur pemerintah," kata Anggota Komisi V DPR RI ini.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, RUU Arsitek ini akan mengatur tata kelola arsitek dan prasyarat arsitek di Indonesia sehingga menjadi lebih tertib.
Apalagi, kata dia, Indonesia turut ikut memberlakukan pasar bebas Asean (MEA) sejak 1 Januari 2016 sehingga arsitek asing yang akan bekerja di Indonesia harus mendapat lisensi dari DAI.
Sigit menambahkan, Indonesia saat ini memiliki sekitar 42.000 alumni jurusan arsitektur.Dari jumlah tersebut, sekitar 16.000 di antaranya menjadi anggota Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI).
